Jakarta- Bupati Pati, Sudewo (SDW) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan INITOGEL Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pantauan di lokasi, Sudewo hadir sekira pukul 10.00 WIB, mengenakan baju batik lengan panjang. Dia langsung memasuki lobi gedung KPK dan menuju ruang penyidik untuk diperiksa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Sudewo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di DJKA Kemenhub.
“Benar, hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Saudara SDW, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA – Kementerian Perhubungan,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025).
Hari ini bukan pemeriksaan pertama bagi Sudewo. Dia pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada 27 Agustus 2025.
Saat itu, Sudewo menjalani pemeriksaan selama 7 jam, terhitung sejak 09.42 WIB hingga pukul 16.29 WIB. Dia mengaku sudah memberikan semua informasi yang diketahui soal kasus terkait.
“Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” ujar Sudewo usai menjalani pemeriksaan.
Sudewo Diduga Terima Dana Rp 3 Miliar
Sudewo diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Anggota Komisi V DPR RI dan bukan sebagai Bupati Pati.
KPK ingin mengetahui, apa dan bagaimana peran Sudewo saat duduk di Komisi V DPR terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api. Pasalnya, diduga Sudewo menerima aliran uang sebesar Rp 3 miliar.
Menurut KPK, memang uang tersebut sudah dikembalikan dari Sudewo. Namun pihaknya tidak akan menyetop pendalaman dilakukan karena pengembalian tidak menghilangkan tindak pidana yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor.
Terkait uang Rp 3 miliar, Sudewo membantah disebut dikembalikan. Justru dia menyebut uang itu disita oleh KPK saat mengeledah rumahnya. Sudewo mengklaim, uang itu bukan dari kasus korupsi yang sedang diusut KPK, melainkan hasil gaji dan usahanya sebagai anggota dewan.
Nama Sudewo belakangan viral lantaran kebijakan menaikkan PBB 250% kepada rakyatnya. Publik yang protes pun melangsungkan aksi demo besar-besaran. Massa pun menggeruduk kantor Bupati dan menyatakan protes.
Sumber : Detik88.id
