Peduli terhadap Buruh, KSPSI dan KSPI Kompak Tegaskan Dukung Kapolri

Jakarta – Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) INITOGEL menegaskan dukungannya atas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memimpin instansi kepolisian.

Penegasan ini menanggapi beredarnya kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (Surpres) berkaitan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR. Pun, isu Reformasi Polri sepantasnya tidak menyasar kepada kepemimpinan Kapolri.

“Kami menegaskan bahwa tuntutan reformasi kepolisian seharusnya ditujukan pada perbaikan lembaga, bukan menyerang individu. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap buruh, dan jangan ada pihak manapun yang mencoba menekan hak prerogatif Presiden dalam hal penentuan pimpinan Polri,” ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya di Jakarta, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

Andi Gani menegaskan, pihaknya berada di garis terdepan dalam menegakkan supremasi sipil di negeri ini. Termasuk, lanjut dia, mendukung penuh langkah Polri dalam menangani kasus anarkisme yang terjadi sepanjang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah Tanah Air.

“Namun, ruang restorative justice tetap harus dibuka, sebab demokrasi kita wajib dijaga,” ucap Andi Gani.

Selanjutnya, Andi Gani menegaskan dukungannya terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto untuk memastikan stabilitas nasional dan perlindungan bagi seluruh rakyat.

Dia menilai, pernyataan sikap tegaknya supremasi hukum sipil ini juga akan diikuti oleh KSPSI di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

Buruh Ada Disisi Demokrasi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ist)

Andi Gani juga memastikan ada pihak-pihak yang menunggangi situasi dengan kepentingan tertentu. Dia mengatakan, beberapa tokoh mengatasnamakan rakyat, padahal ujung-ujungnya diarahkan pada upaya penggantian Kapolri.

“Kami menegaskan, buruh berada di sisi demokrasi yang konstitusional. Supremasi sipil harus berdiri di atas segala-galanya, tanpa ada intervensi politik yang berbahaya bagi stabilitas bangsa,” beber Andi Gani.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal jugaa mewarning semua pihak tidak mencari kambing hitam dengan mengatasnamakan reformasi kepolisian, yang ujung-ujungnya diarahkan untuk mengganti Kapolri.

“Reformasi kepolisian tidak boleh dimaknai sempit hanya sebatas pergantian Kapolri,” kata Said Iqbal.

Dia mengungkapkan, Polri telah menunjukkan kepeduliannya terhadap buruh. Contohnya, lanjut Said Iqbal, selama 7 tahun masalah di salah satu perusahaan tekstil tak kunjung selesai, kini sudah dikembangkan dan ditangani.

“Polri juga berperan menjembatani, bahkan memfasilitasi isu Omnibus Law yang merupakan jantung perjuangan buruh. Itu semua tidak lepas dari jasa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjembatani kepentingan buruh dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto,” terang dia.

“Karena itu, aksi-aksi buruh di seluruh Indonesia menolak keras jika reformasi kepolisian disalahartikan sebagai upaya pencopotan Kapolri,” tambahnya.

Dia mengatakan, jangan sampai isu reformasi Polri dijadikan alat demoralisasi. Reformasi harus dimaknai sebagai perbaikan kelembagaan melalui jalur yang benar, seperti seminar, diskusi publik, maupun forum grup diskusi (FGD), bukan dengan cara-cara destruktif.

Said Iqbal menilai, kepolisian saat ini dianggap masih mampu mengendalikan keamanan dan menjaga stabilitas bangsa. Selain itu, kata dia, Polri juga berperan mengembalikan moral publik dengan cara-cara yang berkeadilan.

“Buruh Indonesia percaya, TNI dan Polri akan tetap menjaga Presiden Prabowo Subianto, menjaga demokrasi, melindungi rakyat, serta memastikan stabilitas nasional untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan buruh,” pungkas Said Iqbal.

Sumber : Detik88.id